Pemerintah Seharusnya Tambah Anggaran Subsidi Bagi Pelanggan Listrik 900 VA

12-10-2017 / KOMISI VII

 

Anggota Komisi VII DPR RI Ramson Siagian mengatakan bahwa RAPBN 2018 untuk Kementerian ESDM baru mencapai finalisasi di Komisi VII dan belum ke Banggar dan Paripurna. Ramson menjelaskan, hal tersebut karena belum jelas solusi dari pemerintah mengenai masih banyaknya pelanggan listrik 900 VA yang kemampuan ekonominya lemah, tetapi terpaksa harus membayar harga keekonomian.

 

“Seharusnya pemerintah menambah anggaran subsidi, karena pelanggan listrik 900 VA yang ada di lapangan, yakni sekitar 35 persen lebih dari 22 juta pelanggan adalah rakyat kecil,” ucap Ramson di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (11/10).

 

Ramson menyatakan, Fraksi Partai Gerindra sangat konsen akan kepentingan rakyat kecil itu, dan menginginkan agar pemerintah menganggarkan anggaran untuk masalah tersebut.

 

“Tetapi sampai saat ini belum ada solusi. Karena nyatanya baru 4,1 juta yang merasakan hal itu di lapangan. Padahal banyak keluhan di masyarakat. Karena belum ada solusi mengenai hal itu, maka kami di Komisi VII dari Fraksi Partai Gerindra menolak RAPBN 2018 untuk Kementerian ESDM. Kita menunggu usulan anggaran penambahan subsidi bagi pelanggan listrik 900 VA, agar rakyat kecil pelanggan listrik 900 VA jangan terlalu banyak yang dibebankan kepada harga keekonomian,” pungkasnya. (dep,mp) Foto : Jayadi/Jay

BERITA TERKAIT
Program MBG Diluncurkan: Semua Diundang Berpartisipasi
06-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Gizi Nasional dijadwalkan akan meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hari ini, Senin, 6 Januari 2025....
Komisi VII: Kebijakan Penghapusan Utang 67 Ribu UMKM di Bank BUMN Perlu Hati-Hati
04-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyoroti rencana pemerintah yang akan menghapus utang 67 ribu...
Pemerintah Diminta Tingkatkan Daya Saing Produk UMKM dan Ekonomi Kreatif Indonesia
03-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini dituntut untuk menata dan...
Dina Lorenza Dukung Kenaikan PPN: Harus Tetap Lindungi Masyarakat Menengah ke Bawah
24-12-2024 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI Dina Lorenza mendukung rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen...